Cara mengadu masalah PLTS atap: PLN 123, pusat pengaduan EBTKE, BPSK, YLKI, dan gugatan sederhana

Pilih jalur pengaduan menurut siapa pihak yang bermasalah. Untuk masalah dengan PLN (permohonan tidak dijawab, Advanced Meter terlambat, tagihan tidak sesuai), mulai dari PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile, lalu bila perlu ke pusat pengaduan PLTS atap di Ditjen EBTKE yang diatur Pasal 35 Permen ESDM 2/2024. Untuk masalah dengan installer atau penjual (barang tidak sesuai, pekerjaan tidak selesai, garansi ditolak), kirim keluhan tertulis dahulu, lalu tempuh BPSK di kabupaten/kota, minta pendampingan YLKI, atau ajukan gugatan sederhana di pengadilan negeri untuk nilai sampai Rp500 juta. Masalah pembiayaan dibawa ke lembaga keuangannya lalu ke OJK; penipuan dilaporkan ke polisi. Simpan semua bukti sejak awal.

Panduan ini bagian dari panduan risiko dan sumber resmi PLTS atap.

Peta jalur pengaduan

Masalah	Langkah pertama	Langkah berikutnya
Permohonan PLTS atap tidak dijawab atau ditolak tanpa alasan tertulis	PLN 123, PLN Mobile, atau kantor unit layanan	Pusat pengaduan PLTS atap di Ditjen EBTKE
Advanced Meter tidak dipasang dalam 15 hari kerja setelah dokumen diterima	PLN 123 dengan bukti tanggal penyerahan	Pusat pengaduan PLTS atap; Ombudsman RI untuk dugaan maladministrasi layanan publik
Diminta biaya atas nama PLN yang tidak jelas	Konfirmasi ke PLN 123	Laporkan pihak yang meminta; polisi bila penipuan
Barang tidak sesuai penawaran	Keluhan tertulis ke penjual atau installer	BPSK, YLKI, gugatan sederhana
Pekerjaan tidak selesai, atap bocor	Keluhan tertulis dengan batas waktu	BPSK, YLKI, gugatan sederhana
Garansi ditolak	Installer, lalu distributor resmi atau pabrikan	BPSK, YLKI
Masalah cicilan atau penagihan	Bank atau perusahaan pembiayaan	OJK melalui Kontak OJK 157
Uang dibawa kabur, identitas palsu	Bank untuk penelusuran transfer	Laporan polisi
Keluhan layanan publik instansi pemerintah	Instansi terkait	SP4N-LAPOR! di lapor.go.id

Mengadu ke PLN dan pusat pengaduan PLTS atap

Siapkan sebelum menghubungi:

ID pelanggan dan nama pemilik.
Tanggal permohonan PLTS atap dan bukti pengajuan.
Tanggal persetujuan (atau tanggal berakhirnya periode bila permohonan dianggap disetujui menurut Pasal 15 ayat 2).
Tanggal penyerahan SLO atau bukti nomor registrasi ke PLN, bila keluhannya soal meter.
Nomor tiket dari setiap pengaduan sebelumnya.

Kutip ketentuan yang relevan secara singkat: Pasal 15 (30 hari kalender, dianggap disetujui), Pasal 16 (peralihan ke pascabayar), Pasal 28 (Advanced Meter 15 hari kerja, biaya ditanggung PLN), Pasal 29 (tanpa biaya operasi paralel). Teks lengkap ada di aturan Permen ESDM 2/2024.

Pasal 35 menyebut pusat pengaduan PLTS atap berkedudukan di Ditjen EBTKE dan menerima pengaduan dari pelanggan PLTS atap maupun PLN. Kanal pengaduannya dapat berubah; periksa situs Ditjen EBTKE untuk alamat dan cara terbaru.

Mengadu ke installer atau penjual

Mulailah dengan surat atau pesan tertulis. Contoh isi:

Kirim ke alamat resmi badan usaha, bukan hanya ke nomor pribadi tenaga penjual. Simpan bukti kirim dan tanggapan.

BPSK, YLKI, dan BPKN

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dibentuk di daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Menurut Pasal 55 UU 8/1999, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Tanyakan alamat BPSK kepada dinas perdagangan setempat.
YLKI menerima pengaduan konsumen dan dapat membantu memediasi atau memberi arahan.
BPKN memberi saran kebijakan perlindungan konsumen dan menerima pengaduan.

Siapkan kronologi satu halaman, kontrak, penawaran, kuitansi, foto, dan korespondensi.

Gugatan sederhana di pengadilan negeri

Untuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta, Perma 2/2015 sebagaimana diubah Perma 4/2019 menyediakan gugatan sederhana dengan prosedur yang lebih singkat. Contoh ilustratif: Anda membayar Rp45 juta, pekerjaan berhenti setelah modul dipasang tanpa inverter, dan penyedia tidak merespons. Nilai yang digugat (misalnya pengembalian sebagian pembayaran dan biaya perbaikan atap) berada di bawah batas itu. Untuk nilai lebih besar atau kasus rumit, konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.

Masalah pembiayaan dan penipuan

Pembiayaan: ajukan pengaduan ke bank atau perusahaan pembiayaan terlebih dahulu. Bila tidak selesai, ajukan ke OJK melalui Kontak OJK 157 atau kanal pengaduan OJK. Lihat cicilan dan pembiayaan.
Penipuan: hubungi bank Anda secepatnya, lalu buat laporan polisi dengan bukti transfer dan percakapan. Pola penipuan dibahas di modus penipuan panel surya.

Menyusun bukti yang kuat

Kontrak, penawaran, dan lampiran spesifikasi.
Kuitansi, faktur, dan bukti transfer.
Foto sebelum, selama, dan sesudah pemasangan.
Tangkapan layar aplikasi pemantauan dengan tanggal.
Surat persetujuan PLN, nomor registrasi atau SLO.
Kronologi tertulis dengan tanggal.
Nomor tiket pengaduan.

Bukti ini juga penting untuk klaim garansi; lihat garansi dan hak konsumen dan pencegahan di pola kegagalan pemasangan.

Pertanyaan umum

Berapa nomor contact center PLN?

PLN 123. Anda juga bisa memakai aplikasi PLN Mobile atau datang ke kantor unit layanan.

Apakah mengadu ke BPSK berbayar?

Tanyakan langsung ke BPSK setempat. Penyelesaian di BPSK dirancang sebagai jalur di luar pengadilan yang lebih sederhana bagi konsumen.

Bisakah saya mengadu ke Ditjen EBTKE tentang installer?

Pusat pengaduan Pasal 35 berkaitan dengan pelaksanaan program PLTS atap. Untuk sengketa kontrak dengan installer, jalur konsumen seperti BPSK biasanya lebih tepat, tetapi pelanggaran keselamatan atau standar pemasangan dapat dilaporkan ke Kementerian ESDM yang melakukan pengawasan (Pasal 38).

Berapa lama saya harus menunggu tanggapan installer?

Tetapkan batas waktu yang wajar dalam surat, misalnya 7–14 hari, lalu lanjutkan ke jalur berikutnya bila tidak ada tanggapan.

Sumber resmi

PLN — contact center 123 dan PLN Mobile
Direktorat Jenderal EBTKE — pusat pengaduan PLTS atap
YLKI — pengaduan konsumen
BPKN — perlindungan konsumen
Otoritas Jasa Keuangan — pengaduan jasa keuangan
Ombudsman Republik Indonesia — dugaan maladministrasi layanan publik
SP4N-LAPOR! — pengaduan layanan publik